Inspektorat

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
    4. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007
    5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
    6. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
    7. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara
  1. STRUKTUR ORGANISASI

 

  1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
    Tugas Pokok : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
    Fungsi :

    1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
    3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
    4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
    5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
    6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. PROFIL PIMPINAN
    1. Biodata
      Nama : Tolanaso Gea, S.Pd
      Pangkat Terakhir : Pembina Tk. I (IV/b)
      NIP :  19791208 200501 2 006
    1. Riwayat Jabatan
      • Inspektur Kabupaten Nias Utara
      • Sekretaris Inspektorat
      • Camat
      • Kepala Cabang Dinas Pendidikan
      • Penilik PLS
    1. Pendidikan
      • Sarjana Pendidikan
  1. PROGRAM DAN KEGIATAN
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH
    1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
    2. Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
    3. Penanganan Kasus-kasus Pengaduan Masyarakat
    4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
    5. Melaksanakan Tugas Luar Non Pemeriksaan Dalam Daerah
    6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
    7. Fasilitasi Penanganan Kegiatan SATGAS UPP
    8. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kabupaten
    9. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    10. Reviu RKA OPD
    11. Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
    1. Pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
    2. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk Peningkatan Kapabilitas APIP
  7. Program Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
    1. Fasilitasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
    2. Fasilitasi Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Sumber :Inspektorat©2019