Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang No 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara
    2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
    3. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
    4. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan serta Rincian Tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara.
  1. STRUKTUR ORGANISASI

  1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
    Tugas Pokok :

Membantu Kepala Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koordinasi, pelayanan administrasi perizinan secara terpadu, Standarisasi dan Sosialisasi, pengaduan dan pengendalian, penanaman modal pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Tim Teknis secara terintegrasi, tersinkronisasi, simplikasi serta keamanan dan kepastian

Fungsi :

    1. Pelaksanaan penyusunan program dibidang pelayanan perizinan terpadu;
    2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
    3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
    4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan Penanaman Modal;
    5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian perizinan dan Penanaman Modal ;
    6. Pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional dan Tim Teknis ;
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya
  1. PROFIL PIMPINAN
    1. Biodata
      Nama : DEVI AFRIYANTI, SH, MM
      Pangkat Terakhir : Pembina TK. I  (IV/b)
      NIP :  19791208 200501 2 006
    1. Riwayat Jabatan
      • Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2019 s/d sekarang.
      • Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2018 s/d 2019;
      • Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2018;
      • Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2017;
      • Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2015 s/d 2017;
      • Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Utara 2012 s/d 2015
      • Kepala Bidang Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Tahun 2011;
      • Kasi Perencanaan Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nias Utara Tahun 2011;
      • Kasubbag Penganggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2010;
      • Kasubbag Umum dan Rumah Tangga pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nias Utara Tahun 2010;
    1. Pendidikan
      • Strata Dua (S-2) Magister Manajemen Universitas HKBP Nommensen
      • Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang;
      • Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Padang;
      • Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Padang;
      • Sekolah Dasar Negeri 01 Sawahan Padang
  1. PROGRAM DAN KEGIATAN
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
      1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    2. Program Promosi Penanaman Modal
      1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    3. Program Pelayanan Penanaman Modal
      1. Pelayaan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
      1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupten/Kota
    5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
      1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Februari 2022